Terpilihnya KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-34 di Lampung pada tahun 2021 mengundang harapan yang besar untuk perubahan. Sebagai tokoh yang relatif muda dan diakui kemampuannya dalam berkomunikasi, Gus Yahya dipandang mampu memberikan semangat baru bagi jam’iyah Nahdlatul Ulama.
Dengan visi yang mulia dan inspiratif, beliau menekankan perlunya “membumikan pemikiran Gus Dur” di tengah dinamika kepengurusan bertajuk “Merawat Jagat, Membangun Peradaban.” Janji ini tidak hanya menggugah semangat, tetapi juga berharap berkontribusi pada kemajuan sosial dan kebudayaan.
Namun, setelah lima tahun menjabat, harapan tersebut seakan sirna. Janji-janji indah itu kian terasa samar, ketika PBNU dihadapkan pada tantangan politik yang tiada henti, bukannya menjadi benteng civil society yang kuat, tetapi terjebak dalam pragmatisme kekuasaan yang mengganggu.
Pemikiran Gus Dur yang semula diharapkan dapat “dibumikan” malah tenggelam dalam pergelutan politik yang tidak produktif. Keberanian untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan pun seolah menguap, tergantikan oleh kepentingan politik yang lebih mendesak.
Menyongsong Muktamar ke-35 NU: Suara Evaluasi yang Tidak Terelakkan
Saat Muktamar ke-35 NU mendekat di Jombang, kebutuhan untuk mengevaluasi kepemimpinan menjadi semakin mendesak. Forum National Leadership Academy (NLA) Lecture Series #1 yang berlangsung di Bandung mengangkat isu-isu mendasar terkait ke arah mana PBNU seharusnya bergerak.
Ada banyak diskusi tentang pentingnya kembali kepada nilai-nilai asli Nahdlatul Ulama, mengingat banyaknya perubahan yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Banyak pakar dan akademisi menilai bahwa kini terdapat disorientasi serius dalam tubuh PBNU.
Pakar politik Prof Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan fenomena ini dengan pernyataan yang tajam: “Too much Idham Chalid, no Gus Dur.” Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa PBNU saat ini lebih terfokus pada politik pragmatis dan kehilangan misi luhur yang diwariskan Gus Dur.
Tidak dapat dimungkiri bahwa PBNU terbebani oleh kalkulasi politik yang jauh dari semangat pergerakan yang biasanya menjadi ciri khas. Dalam situasi ini, keberanian dan daya kritis sebagai warisan Gus Dur tampaknya semakin sulit untuk ditemukan.
Hal ini tentu memperpanjang dinamika internal di kalangan pengurus dan anggota NU. Mereka mulai mempertanyakan arah kebijakan dan integritas PBNU dalam menghadapi tantangan zaman modern.
Pergeseran Nilai: Menuju Jalan Pemulihan dan Kebangkitan
Penilaian terhadap kepemimpinan Gus Yahya mengundang refleksi yang mendalam tentang nilai-nilai yang membangun NU selama ini. Generasi penerus sangat membutuhkan figur yang bisa membangkitkan kembali semangat keagamaan yang inklusif dan humanis.
Dalam konteks ini, upaya untuk “membumikan pemikiran Gus Dur” menjadi penting agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari. Tindakan nyata untuk membangun kembali kepercayaan dan solidaritas antar sesama menjadi langkah yang mendesak.
Permasalahan yang dihadapi saat ini tidak hanya sekadar isu internal, melainkan juga menyangkut peran NU di kancah nasional dan internasional. Publik mengharapkan NU kembali menjadi suara bagi masyarakat yang terpinggirkan, bukan hanya sebagai lembaga politik semata.
Setiap langkah strategis harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan merangkul berbagai elemen masyarakat. Dengan cara itu, proses pemulihan dan kebangkitan NU bisa terwujud dan diharapkan tidak terjebak dalam pusaran pragmatisme yang tidak produktif.
Hal ini memerlukan keberanian untuk berinovasi dan beradaptasi tanpa kehilangan identitas aslinya. Oleh karena itu, momen Muktamar ke-35 ini sangat penting untuk menetapkan arah dan strategi baru bagi NU di masa depan.
Langkah-Langkah Strategis Menuju Masa Depan yang Lebih Baik bagi NU
Di tengah tantangan yang ada, ada peluang untuk merancang strategi yang lebih berfokus pada core values NU. Kita perlu kembali merenungkan pentingnya pendidikan dan pembinaan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan intelektual.
Program-program berbasis komunitas harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog dan kolaborasi antar anggota. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan media sosial menjadi kunci dalam menjangkau generasi muda agar mereka tetap terlibat dalam aktivitas dan kajian NU.
NU harus lebih responsif terhadap isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Kepekaan terhadap masalah yang dihadapi rakyat sehari-hari bisa memperkuat legitimasi organisasi dan menarik kembali simpati masyarakat.
Dukungan terhadap kegiatan sosial, seperti bantuan kemanusiaan dan akses pendidikan, harus diutamakan. Dengan demikian, NU dapat mengukuh kembali posisinya sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat.
Akhirnya, kepemimpinan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat mutlak untuk membangun kepercayaan kembali. Dengan cara ini, NU dapat kembali memimpin dengan penuh integritas dan mengemban visi serta misi yang telah diwariskan oleh para pendahulunya.
