loading…
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan masih ada SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Foto/SIndoNews
Hal itu diungkapkan Sudaryono saat konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan usai berdiskusi dana mendapat banyak masukan dari Kementerian Kesehatan dan para ahli gizi.
“Memang ada beberapa dapur yang belum, ada sudah beroperasi tapi belum ada SLHS-nya. Kami berikan waktu untuk mengurus SLHS-nya sampai dengan tanggal 10,” katanya, Kamis (6/8/2026).
Sudaryono menjelaskan, indikator dari SLHS ini bukanlah baik, cukup atau tidak. Melainkan indikator dari kelayakan SPPG melalui SLHS ini adalah nol atau satu. Dalam artian, pilihannya adalah layak atau tidak layak. Bahkan, ia menegaskan bahwa jika memang SPPG tersebut tidak layak secara SLHS, pihaknya tidak segan untuk menutup dapur SPPG tersebut.
Baca juga: 137 Kepala SPPG Dicopot karena Kasus Keracunan hingga Penyalahgunaan Dana
“Dan SLHS ini bukan kok SLHS-nya baik, cukup, atau enggak, ini antara nol atau satu. You memenuhi persyaratan SLHS atau tidak, kalau enggak, tutup permanen,” ucap dia.
Sudaryono menuturkan bahwa BGN saat ini tidak lagi mentolerir dapur-dapur dengan sanitasi dan higenis yang tidak memenuhi standar. Maka dari itu, SLHS menjadi satu syarat kelayakan dairndaour tersebut.
Proses pengawasan dan pemenuhan standar sanitasi di dapur SPPG sangat penting demi menjaga kesehatan masyarakat. Dari banyaknya kasus keracunan makanan yang muncul, pengawasan yang ketat menjadi sebuah keharusan. Dalam konteks ini, Kementerian Kesehatan serta Badan Gizi Nasional berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada para pelaku usaha gizi.
Dalam konferensi pers yang diadakan, Sudaryono menegaskan pentingnya penerapan standar higiene yang ketat. Ia menyatakan bahwa setiap dapur harus memenuhi syarat di bawah pedoman yang ada agar dapat beroperasi dengan aman dan sehat. Hal ini tentu demi kepentingan masyarakat yang mengandalkan layanan gizi dari SPPG.
Pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi SPPG
SLHS menjadi salah satu dokumen vital yang tidak hanya menjamin kualitas makanan tetapi juga memberikan kepercayaan kepada konsumen. Dengan memiliki sertifikat tersebut, SPPG menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan dan keselamatan. Ini adalah sinyal positif bagi para konsumen yang khawatir akan kebersihan makanan yang mereka konsumsi.
Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa tanpa SLHS, dapur SPPG akan dianggap tidak layak untuk beroperasi. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas seperti penutupan terhadap dapur yang tidak memenuhi syarat. Kebijakan ini diharapkan akan memicu SPPG lainnya untuk memperbaiki standar hygiene mereka.
Pentingnya SLHS bagi kebersihan dan kesehatan masyarakat tidak dapat diragukan. Dalam skala lebih luas, pemenuhan syarat ini juga menjadi kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah banyaknya tantangan yang ada, pemerintah berupaya keras untuk memastikan setiap SPPG beroperasi dalam batasan yang telah ditentukan.
Implementasi Kebijakan SLHS di Lapangan
Di lapangan, proses implementasi dan pengawasan terhadap SLHS di SPPG menjadi tantangan tersendiri. Beberapa SPPG mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi semua persyaratan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan sosialisasi dari pihak pemerintah untuk membantu mereka memahami dan menerapkan standar yang berlaku.
Banyak SPPG yang telah mulai beradaptasi dengan perubahan ini. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah dapur yang berhasil mendapatkan SLHS. Komitmen untuk melakukan perbaikan sangat penting, dan para pengelola perlu berkerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi dan meminimalkan risiko keracunan makanan.
Sudaryono menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SPPG yang telah mendapatkan SLHS. Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi tegas yang diberlakukan. Hal ini penting untuk mempertahankan standar dan kualitas makanan demi kesehatan masyarakat.
Tantangan yang Dihadapi dalam Mewujudkan Standar Higiene yang Baik
Walaupun telah ada kebijakan yang jelas, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu masalah utama ialah kurangnya pemahaman menyeluruh terkait pentingnya SLHS di kalangan pengelola SPPG. Edukasi yang memadai diperlukan agar semua pihak bisa memahami dan menerapkan standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, banyak SPPG yang masih menggunakan fasilitas dan peralatan yang kurang memadai. Pembaharuan peralatan dapur demi memenuhi standar hygiene memang memerlukan biaya, yang bisa jadi menjadi kendala bagi sebagian SPPG. Dukungan finansial dari pemerintah atau donor sangat diperlukan untuk solusi jangka pendek.
Implementasi kebijakan ini tentu tidak hanya membutuhkan waktu tetapi juga kesabaran dari semua pihak. Semua elemen, mulai dari pemerintah hingga pelaku usaha, harus saling mendukung untuk mewujudkan tujuan bersama: meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan standar higienis yang baik.
