KPK telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa emas seberat 1,3 kilogram dan uang tunai sebesar Rp100 juta dalam kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Tindakan ini dilakukan setelah penggeledahan yang berlangsung di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 11-12 Agustus 2026.
Penyitaan ini menunjukkan langkah nyata KPK dalam memberantas praktik korupsi di sektor perpajakan. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi yang dianggap berkaitan dengan perkara ini.
Budi mengungkapkan bahwa timnya menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik yang diindikasikan relevan dengan kasus tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari investigasi yang lebih luas mengenai dugaan suap di lingkungan KPP Banjarmasin.
Detail Penggeledahan yang Dilakukan oleh KPK
Penggeledahan maraton yang dilakukan KPK mencakup wilayah Kanwil Pajak Surakarta, Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang bisa mendukung proses penyidikan.
Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah barang bukti lainnya yang diperkirakan memiliki hubungan langsung dengan kasus dugaan suap. Penyitaan logam mulia dan uang tunai menjadi bukti penting dalam menggali lebih dalam kasus ini.
Selain itu, tindakan penyidik dalam mengamankan barang bukti di rumah seorang Pemeriksa Pajak di Malang menandakan keterlibatan banyak pihak dalam kasus ini. KPK berkomitmen untuk menelusuri setiap jejak yang ada guna mengungkap fakta lebih jauh.
Langkah Penyidikan dan Penetapan Tersangka
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan ini dilakukan setelah Mulyono terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Februari 2026 yang meresahkan masyarakat.
Dua orang lainnya juga ditangkap bersamaan dengan Mulyono dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Hal ini menunjukkan adanya jaringan korupsi yang lebih luas di instansi pajak.
Budi menjelaskan proses penyidikan yang semakin mengembangkan perkara ini dengan menerbitkan tiga surat perintah penyidikan. Penyelidikan akan terus dilakukan untuk menggali keterlibatan pihak-pihak lain dalam praktik suap ini.
Potensi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
KPK juga mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan kasus ini. Hal ini menandakan bahwa investigasi tidak hanya berfokus pada suap, tetapi juga pada aliran keuangan yang tidak wajar.
Penyelidikan mendalam terhadap seluruh bukti yang telah disita akan dilakukan untuk mengungkap bagaimana aliran uang tersebut dapat mencuci aset yang didapati secara ilegal. Tim penyidik akan bekerja keras mengatasi berbagai tantangan dalam mengungkap fakta yang lebih transparan.
Keberanian KPK dalam menangani kasus ini menunjukkan tekad untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi dalam sistem perpajakan Indonesia. Publik diharapkan terus mendukung upaya KPK untuk menjaga integritas lembaga negara.
