loading…
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Jaelani, mengungkapkan bahwa keberadaan undang-undang ini seharusnya tidak hanya mencakup pengakuan status geografis. Lebih dari itu, RUU ini perlu memberikan solusi nyata yang berkaitan dengan pembiayaan, konektivitas, dan layanan publik di daerah kepulauan yang memiliki karakteristik unik.
Pernyataan tersebut disampaikan Jaelani saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Pansus RUU Daerah Kepulauan ke Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan draf RUU yang sedang dibahas dalam Prolegnas mendatang.
“Potensi kelautan nasional di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, tetapi kontribusinya terhadap PDB belum maksimal. Terlebih lagi, banyak pulau yang dihuni di daerah kepulauan masih mengalami tantangan seperti biaya transportasi yang tinggi dan kurangnya akses terhadap layanan dasar yang memadai,” jelas Jaelani mengenai kondisi yang harus dibenahi.
Pengakuan Status Geografis Belum Cukup untuk Daerah Kepulauan
Menjadi bagian dari daerah kepulauan di Indonesia seharusnya membawa manfaat yang lebih dibanding sekadar pengakuan status geografis. Jaelani menekankan bahwa undang-undang ini harus memberikan kepastian hukum yang dapat menjadi pedoman untuk pengembangan infrastruktur dan layanan publik di daerah tersebut.
Langkah-langkah afirmatif sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah kepulauan. Oleh karena itu, penting agar pemerintah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan dan konektivitas, sehingga semua wilayah terpenuhi hak-haknya sesuai dengan konstitusi.
Saat ini, realisasi dari RUU ini menjadi sangat penting untuk mendukung pengembangan daerah kepulauan secara menyeluruh. Selain itu, ketersediaan aksesibilitas antara pulau juga harus ditingkatkan agar tidak ada daerah yang tertinggal.
Pentingnya Konektivitas dan Layanan Publik di Daerah Kepulauan
Konektivitas menjadi salah satu isu utama yang harus dihadapi oleh daerah kepulauan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Dalam kunjungan kerja, Jaelani mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh daerah kepulauan bukan hanya aspek fisik, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Tanpa konektivitas yang baik, pengembangan ekonomi setempat akan terhambat.
Selain itu, layanan publik seperti transportasi dan kesehatan harus ditingkatkan. Masyarakat di daerah kepulauan sering kali kesulitan untuk mengakses layanan yang seharusnya mereka terima karena keterbatasan infrastruktur.
Perlunya Kebijakan Afirmatif untuk Daerah Kepulauan
Perlakuan khusus untuk daerah kepulauan bukanlah tindakan diskriminatif, melainkan suatu keharusan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Hal ini menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik.
Jaelani menegaskan bahwa keadilan sosial tidak akan terwujud jika daerah kepulauan terus menerus terpinggirkan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan mendukung pengembangan daerah tersebut.
Karakteristik kepulauan harus tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak hanya untuk memenuhi hak-hak masyarakat, tetapi juga demi memberikan peluang yang sama dalam hal pembangunan ekonomi.
