Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) baru-baru ini mengusulkan perluasan batas harga rumah subsidi hingga mencapai Rp500 juta. Usulan tersebut diharapkan mampu mendorong evaluasi terhadap skema bunga kredit pemilikan rumah (KPR) serta penyesuaian pemanfaatan anggaran pemerintah untuk meningkatkan penjualan hunian bersubsidi.
Dalam diskusi yang berlangsung di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2026 di Kota Batu, Jawa Timur, Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono, menyatakan pentingnya kepastian dalam pembangunan bagi pengembang. Di sisi lain, pencari rumah juga memerlukan dukungan agar dapat mengakses pembiayaan secara mudah dan cepat.
Ari menjelaskan bahwa kebijakan perumahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan daya beli masyarakat. Memperluas batas harga rumah subsidi akan menciptakan lebih banyak pilihan hunian, baik dari segi desain, kualitas, maupun lokasi, terutama untuk generasi muda yang mencari tempat tinggal dekat dengan pusat aktivitas perkotaan.
Mendorong Integrasi Perizinan Perumahan untuk Efisiensi
Di dalam forum tersebut, Ari juga menekankan perlunya integrasi perizinan dalam sektor perumahan yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Langkah ini dianggap akan mempercepat proses penyediaan hunian bagi masyarakat yang semakin mendesak.
Menurutnya, pengembangan perumahan tidak hanya tentang harga dan desain, tetapi juga mengenai efisiensi proses perizinan. Dengan adanya integrasi, berbagai kendala administratif yang sering menghambat pengembangan hunian dapat diminimalkan.
Oleh karena itu, integrasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik bagi pengembang, serta mendukung program penyediaan rumah yang lebih beragam dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini menjadi krusial mengingat semakin tingginya kebutuhan akan hunian yang layak.
Evaluasi Skema Bunga KPR Subsidi untuk Aksesibilitas
Salah satu poin utama dalam usulan Himperra adalah evaluasi skema bunga KPR subsidi yang saat ini berlaku. Ari menyarankan opsi untuk menerapkan bunga tetap selama 10 tahun pertama bagi peminjam, agar beban pembayaran tidak terlalu berat di awal.
Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan tetap terjangkau, serta sesuai dengan kondisi ekonomi debitur. Dengan memperhatikan pola pelunasan kredit, penggunaan dana pemerintah dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa mengurangi keberlanjutan pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kemampuan bayar masyarakat,” ungkap Ari. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan akses untuk memiliki hunian yang layak tanpa terbebani oleh cicilan yang terlalu berat.
Pertimbangan Anggaran dan Insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sebagai langkah tambahan, Himperra juga mengusulkan agar anggaran untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang saat ini dialokasikan untuk program bedah rumah dipertimbangkan untuk dialihkan ke skema FLPP. Ari menilai langkah ini akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi uang muka dan angsuran rumah.
Usulan tersebut disertai dengan insentif pemerintah sebesar Rp20 juta per unit, diharapkan dapat mengurangi harga rumah subsidi. Dengan demikian, beban pembelian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih ringan, dan mereka akan lebih termotivasi untuk memiliki rumah.
“Penjualan rumah subsidi mengalami penurunan yang signifikan tahun ini. Hal ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah untuk mendukung pencarian hunian yang layak,” jelas Ari.
