Setiap kali pemilu mendekat, sering kali perhatian publik berfokus pada pencalonan presiden, kepala daerah, dan pertarungan politik yang melibatkan berbagai partai. Namun, sangat penting untuk menyadari bahwa kualitas dan legitimasi pemilu tidak hanya tergantung pada siapa yang bertanding, tetapi juga pada integritas penyelenggaraannya, yang dipegang oleh lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Proses persiapan untuk pemilu di tahun 2029 sudah dimulai, dan saat ini kita menjelang pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih Komisioner KPU RI periode 2027–2032. Dalam konteks ini, perlunya menjaga kemurnian proses rekrutmen menjadi sangat mendesak, untuk mencegah potensi pembajakan demokrasi sejak tahap awal. Menurut Pippa Norris, dalam karyanya tentang integritas pemilu, pemilihan yang dianggap tidak fair dapat mengikis kepercayaan masyarakat dan menurunkan partisipasi pemilih.
Memperhatikan hal-hal ini, maka penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Jika proses rekrutmen tidak terjaga, maka legitimasi lembaga demokrasi dapat terganggu, dan dampaknya sangat luas, termasuk berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Menjaga Integritas Dalam Rekrutmen Komisioner KPU
Salah satu tantangan utama dalam rekrutmen komisioner KPU adalah mencegah intervensi politik yang tidak sehat, yang sering kali terwujud dalam bentuk praktik “ijon”. Istilah ini menjadi sorotan publik ketika kasus penangkapan Bupati Klaten oleh KPK viral, yang dikaitkan dengan praktik ijon dalam konteks pilkada yang lalu. Dalam ranah politik, ijon merujuk pada perjanjian di muka yang menguntungkan salah satu pihak menjelang proses pemilihan.
Dalam hal ini, calon komisioner yang hendak menjalani uji kelayakan di Komisi II DPR sering kali terpaksa menyetujui komitmen politik tertentu. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana netralitas dapat terjaga jika para kandidat telah terlibat dalam kontrak politik sebelum menjabat. Tanpa adanya proses yang transparan, kita berisiko kehilangan independensi penyelenggara pemilu.
Lebih jauh lagi, sistem patron-klien dalam politik Indonesia sering kali menciptakan hierarki yang menguntungkan hanya segelintir orang. Setelah pemilu selesai, biasanya mereka yang dekat dengan calon atau pejabat terpilih mendapatkan posisi strategis dalam lembaga negara, seperti BUMN atau BUMD, sementara yang lain tertinggal.
Risiko dan Konsekuensi dari Praktik Ijon Politik
Jika praktik ijon terus berlangsung, kita dapat melihat dampak yang lebih luas pada integritas pemilu itu sendiri. Ada kemungkinan bahwa lembaga pengawas pemilu tidak hanya kehilangan kredibilitasnya, tetapi juga menghasilkan keputusan yang lebih condong ke kepentingan politik tertentu. Ini akan berdampak negatif pada opini publik yang kian apatis terhadap demokrasi.
Bukan hanya kelompok elit politik yang akan diuntungkan, tetapi juga akan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar. Akibatnya, masyarakat akan merasa terasing dari proses politik yang dianggap hanya melayani kepentingan segelintir orang. Proses pemilu yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat berubah menjadi sekadar formalitas.
Dari sinilah pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengawal proses rekrutmen ini. Kesadaran kolektif bahwa pemilu adalah tanggung jawab bersama dapat menjadi kunci untuk menjaga demokrasi yang sehat. Setiap individu berhak untuk terlibat dan memastikan bahwa pemilu diurus dengan baik dan adil.
Tindakan yang Perlu Diambil untuk Meningkatkan Transparansi
Agar pemilu yang akan datang tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan, diperlukan serangkaian langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen. Pertama-tama, penting untuk memperkuat regulasi yang mengatur pemilihan komisioner KPU, agar lebih ketat dan tidak dapat dijangkau oleh kepentingan politik.
Selanjutanya, terdapat urgensi dalam meningkatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan pemilu, termasuk proses seleksi komisioner. Masyarakat perlu diikutsertakan dalam pengawasan dan diberi ruang untuk menyuarakan pendapat mereka sehingga kehadiran mereka dapat memastikan integritas pemilu.
Tidak kalah penting, menciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan efisien bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik-praktik negatif dalam pemilu. Ini akan memberikan saluran bagi orang-orang untuk menyuarakan keprihatinan mereka tanpa takut akan reperkusi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ke depan kita dapat menyaksikan pemilu yang lebih berkualitas dan terasa lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Rangkaian proses ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, melainkan juga merupakan investasi untuk masa depan demokrasi yang lebih baik.
