loading…
Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Rina Sa’adah, mendorong penguatan demokrasi hijau atau green democracy sebagai landasan untuk melahirkan kebijakan hijau di seluruh sektor pembangunan. Menurutnya, komitmen menjaga lingkungan harus tercermin dalam keputusan politik, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan.
Pesan tersebut menjadi bagian dari pandangan yang dibawa Rina dalam keikutsertaannya pada forum CBD COP17 di Yerevan, Armenia. Dia mengungkapkan pentingnya demokrasi hijau dalam setiap aspek kehidupan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah.
“Green democracy harus melahirkan green policy di semua sektor. Artinya, setiap keputusan politik dan kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Menurut Rina, demokrasi hijau menuntut proses pengambilan keputusan yang terbuka, partisipatif, dan berpihak pada keberlanjutan. Hal ini menciptakan ruang bagi masyarakat yang terdampak untuk menyampaikan pandangan sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan yang ada.
“Petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, perempuan, dan generasi muda harus memiliki ruang untuk didengar. Pengalaman mereka penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan di lapangan,” katanya.
Rina menegaskan bahwa prinsip kebijakan hijau perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari sektor pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi, industri, transportasi, hingga pariwisata dan pendidikan. Setiap sektor memiliki tanggung jawab untuk mengurangi tekanan terhadap alam sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Dalam sektor pangan, misalnya, kebijakan perlu mendorong produksi yang menjaga kesehatan tanah, ketersediaan air, dan keberlanjutan penghidupan petani. Di sektor kelautan, perlindungan ekosistem harus berjalan bersama penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Pentingnya Keadilan Sosial dalam Kebijakan Lingkungan
Rina juga mencatat bahwa keadilan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam kebijakan hijau. Masyarakat yang paling rentan sering kali menjadi yang pertama merasakan dampak negatif dari kerusakan lingkungan.
Memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan merupakan langkah krusial. Hal ini tidak hanya melibatkan mereka dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang diambil.
“Keadilan sosial menjamin bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses terhadap sumber daya dan manfaat dari kebijakan yang ada. Ini adalah esensi dari demokrasi yang inklusif,” tambah Rina.
Dengan menciptakan suasana di mana semua lapisan masyarakat terlibat, hasil kebijakan akan lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, ketahanan sosial juga akan meningkat seiring dengan partisipasi aktif dari masyarakat.
Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan hijau tidak dapat diabaikan. Sinergi ini dapat menciptakan model pembangunan baru yang lebih ramah lingkungan.
Strategi untuk Mewujudkan Kebijakan Hijau yang Efektif
Untuk mewujudkan kebijakan hijau yang efektif, perlu ada serangkaian strategi yang terencana dan terintegrasi. Diantaranya adalah pengembangan regulasi yang mendukung praktik berkelanjutan.
Regulasi tersebut harus mencakup insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebijakan hijau patut dilakukan secara terus-menerus.
Tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang ada. Dengan demikian, mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di sekitar mereka.
Penggunaan teknologi juga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan hijau. Inovasi dalam bidang teknologi bisa membantu dalam memantau dan menganalisis dampak lingkungan dari kebijakan yang diterapkan.
Dalam konteks ini, kolaborasi dengan lembaga akademis dan riset menjadi sangat penting. Penelitian yang berbasis pada data dan bukti dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif.
Peran Komunitas dalam Mendorong Kebijakan Hijau
Komunitas lokal memiliki peran sentral dalam mendorong kebijakan hijau yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui pengorganisasian dan pemberdayaan, mereka dapat menjadi suara yang kuat dalam proses pengambilan keputusan.
Dukungan dari pemerintah dalam hal fasilitasi pertemuan dan dialog antara masyarakat dengan pemangku kepentingan sangat diperlukan. Ini akan membantu terciptanya hubungan yang harmonis dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan.
Pendidikan lingkungan sejak dini juga sangat berpengaruh. Ketika anak-anak diajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang peduli terhadap keberlanjutan.
Keterlibatan kaum muda dalam gerakan lingkungan dapat menjadi pendorong penting dalam mendorong perubahan kebijakan. Mereka memiliki ide-ide inovatif yang dapat menyegarkan perspektif terhadap masalah lingkungan yang ada.
Kesadaran kolektif ini akan mendorong perubahan yang tak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang untuk keberlanjutan lingkungan hidup.
