loading…
Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rotasi besar-besaran di lingkungan Korps Adhyaksa. Foto: Dok SindoNews
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 831 Tahun 2026 tertanggal 22 Juli 2026 yang ditandatangani langsung oleh Burhanuddin.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa mutasi merupakan hal lazim sebagai bentuk pembinaan karier dan upaya meningkatkan kinerja institusi.
Baca juga: Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
“Benar, ini merupakan hal biasa bagian dari proses promosi dan rotasi penyegaran organisasi serta untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan dalam rangka kelancaran pelayanan kepada masayarakat/ publik terutama dalam pelayanan dan penegakan hukum,” kata Anang kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).
Dalam keputusan tersebut, Syarief Sulaeman Nahdi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung dimutasi menjadi Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung.
Posisi Direktur Penyidikan Jampidsus yang ditinggalkan Syarief kemudian diisi Rinaldi Umar yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.
Berikut Daftar Lengkap 29 Pejabat yang Dirombak:
1. Syarief Sulaeman Nahdi sebagai Direktur III Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung
2. Rinaldi Umar sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung
3. Sri Kuncoro sebagai Kajati DIY
4. Chatarina Muliana sebagai Kajati Kalimantan Timur
Dalam konteks perombakan yang dilakukan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pentingnya penyegaran organisasi di lingkungan Kejaksaan. Perubahan ini tidak hanya berfokus pada pergantian posisi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan pembinaan karir para pegawai.
Rotasi yang melibatkan 29 pejabat ini dianggap sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi penegakan hukum di berbagai tingkat. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan kinerja lembaga bisa semakin ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyebut mutasi ini adalah langkah rutin dalam organisasi. Para pejabat yang dimutasi juga diharapkan dapat menghadirkan inovasi baru di posisi mereka yang baru.
Pentingnya Rotasi dalam Struktur Kejaksaan Republik Indonesia
Rotasi dan mutasi pegawai dalam instansi pemerintah, khususnya di lingkungan Kejaksaan, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan adanya rotasi, diharapkan setiap pegawai dapat membawa perspektif baru dan semangat baru dalam menjalankan tugasnya.
Melalui langkah ini, Berdikari juga ingin menciptakan suasana kerja yang lebih dinamis. Dalam posisi baru, setiap pejabat diharapkan dapat beradaptasi dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan.
Proses rotasi ini melibatkan penilaian terhadap kinerja dan kemampuan setiap pejabat. Oleh karena itu, mutasi ini juga dianggap sebagai salah satu bentuk penghargaan bagi mereka yang berprestasi dalam menjalankan tugas.
Daftar Pejabat yang Terlibat dalam Mutasi Ini
Berdasarkan informasi yang disampaikan, ada 29 pejabat yang mengalami perombakan, termasuk beberapa posisi strategis. Dari direktur hingga kepala kejaksaan tinggi, setiap posisi akan diisi oleh individu yang siap membawa perubahan.
Beberapa nama yang mencolok dalam daftar mutasi tersebut adalah Syarief Sulaeman Nahdi dan Rinaldi Umar. Penempatan mereka di posisi baru diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi institusi.
Perubahan pada pucuk pimpinan juga diharapkan dapat mempercantik citra Kejaksaan yang sering kali mendapat sorotan publik. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan dapat terwujud lembaga yang lebih profesional dan responsif.
Reaksi dan Harapan dari Publik Terhadap Mutasi Pejabat ini
Respons publik terhadap mutasi pejabat kejaksaaan ini beragam. Sebagian masyarakat menganggap tindakan ini sebagai langkah maju untuk menciptakan Kejaksaan yang lebih baik. Di sisi lain, ada pula yang meragukan apakah perubahan ini akan benar-benar membawa dampak yang signifikan.
Namun, masyarakat tetap berharap bahwa pergantian pejabat ini akan diikuti dengan kinerja yang lebih baik. Pengawasan dari masyarakat menjadi penting agar setiap perubahan dapat direalisasikan dengan optimal.
Tentu saja, publik berharap Kejaksaan dapat lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini bisa terjaga dan meningkat seiring berjalannya waktu.
