loading…
GERAK Masyarakat Sipil menggelar aksi ke Mahkamah Agung, Rabu (5/8/2026). Mereka membawa tuntutan evaluasi terhadap tata kelola peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Foto/Dok. SindoNews
Tidak hanya orasi dan penyampaian pernyataan sikap, massa aksi juga membawa sejumlah spanduk dan poster. Selain menggelar aksi damai, perwakilan GERAK Masyarakat Sipil juga diterima untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan dokumen kajian, pernyataan sikap, dan sejumlah rekomendasi terkait penguatan pengawasan internal serta peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan peradilan. Baca juga: Pelimpahan Ulang Berkas Perkara Dokter Tifa ke PN Jaktim oleh Jaksa Sesuai KUHAP
“Kami telah menyerahkan berkas yang berisi tuntutan dan peryatan sikap kami atas perkaya yang menyeret Roy Suryo Tifa yang hingga kini proses persidngnnya masih mandeg dan diduga diulur-ulur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” kata Adib, koorinator massa aksi, Rabu (5/8/2026).
Dalam audiensi tersebut, Gerak Masyarakat Sipil juga meminta MA melalui Badan Pengawasan melakukan evaluasi terhadap tata kelola kepemimpinan PN Jaktim sesuai dengan kewenangannya. Massa juga mendorong agar setiap informasi atau laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran administrasi maupun etik ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal yang objektif dan profesional.
Adib menuturkan, proses peradilan yang tidak transparan tentu menimbulkan ketidakpercayaan besar publik terhadap lembaga peradilan, khususnya PN Jaktim. Apalagi berhembus kabar bahwa ada dugaan penyelewengan wewenang dalam perkara tersebut. “Itulah mengapa kami rasa peru untuk datang dn beraudiensi dengan Mahkamah Agung agar dapat dilakukan evaluasi secepatnya terhadap ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” tegasnya
(poe)
Aksi unjuk rasa di Mahkamah Agung pada Rabu lalu menjadi sorotan publik. Di tengah tuntutan tersebut, masyarakat sipil menginginkan adanya perubahan yang signifikan dalam pengelolaan peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka berusaha menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka mengenai situasi hukum yang sedang berlangsung.
Pihak GERAK Masyarakat Sipil merasa perlu untuk menyuarakan ketidakpuasan ini dalam rangka mendorong reformasi. Proses hukum yang lambat dan tidak transparan menjadi masalah utama yang mendasari aksi tersebut. Hal ini berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga peradilan yang ada.
Mengapa Transparansi Dalam Proses Hukum Sangat Penting
Transparansi dalam sistem peradilan adalah salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan keadilan. Jika prosedur hukum tidak dikomunikasikan dengan jelas, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem tersebut. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan yang lebih luas terhadap lembaga peradilan yang seharusnya bertindak sebagai mediator yang adil.
Masyarakat perlu melihat bahwa semua proses hukum berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika ada dugaan pelanggaran wewenang, seperti yang terjadi dalam kasus Roy Suryo Tifa, transparansi menjadi semakin penting. Kejelasan informasi dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan kepercayaan publik.
Aksi yang dilakukan oleh GERAK Masyarakat Sipil juga menggarisbawahi perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengadilan. Hal ini sangat relevan dalam konteks penerapan hukum yang adil dan objektif. Tiada hal yang lebih merusak kepercayaan publik daripada kebingungan dan ketidakpastian dalam proses hukum.
Audiensi Dengan Mahkamah Agung: Antara Harapan dan Realita
Pertemuan antara GERAK Masyarakat Sipil dan pihak Mahkamah Agung menjadi langkah krusial dalam upaya penguatan sistem peradilan. Audiensi ini menjadi berfungsi sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat untuk disampaikan langsung kepada lembaga berwenang. Hal ini tidak hanya menunjukkan keterbukaan lembaga, tetapi juga komitmennya untuk mendengar suara rakyat.
Selama audiensi, masyarakat sipil menyampaikan dokumen yang berisi kajian dan rekomendasi terkait tata kelola pengadilan. Ini menggambarkan keseriusan mereka dalam menawarkan solusi yang konstruktif dan tidak sekadar menyalurkan rasa ketidakpuasan. Rekomendasi ini bisa menjadi dasar untuk mendorong perbaikan dalam sistem yang ada.
Namun, terlepas dari harapan, ada tantangan yang lebih besar. Masyarakat semakin skeptis terhadap komitmen lembaga peradilan untuk melakukan evaluasi yang objektif. Ketidakpastian ini perlu ditangani dengan gebrakan nyata agar kepercayaan publik tidak semakin pudar.
Membuka Jalan untuk Reformasi Pengadilan yang Lebih Baik
Untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan, kolaborasi antara masyarakat sipil dan lembaga peradilan adalah kunci utama. Suara masyarakat harus diintegrasikan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan reformasi. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas lembaga, tetapi juga keadilan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Penting bagi lembaga peradilan untuk bersikap responsif terhadap kritik yang ada, bukan hanya melalui statemen, tetapi dalam tindakan nyata. Setiap laporan tentang dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya reformasi yang sedang dilakukan.
Di sisi lain, masyarakat juga harus tetap aktif dalam mengawasi proses ini. Partisipasi dalam diskusi publik, konferensi, dan forum lainnya akan membuat suara mereka semakin kuat. Dengan demikian, reformasi bukan hanya menjadi wacana, tetapi dapat terwujud dalam praktik yang nyata dan memberikan dampak luas bagi kehidupan hukum di Indonesia.
