loading…
Pekerja saat melintasi jalanan di Jakarta. Foto/Dok SindoNews
“Diagnosis tentang kesulitan hidup rakyat tidak otomatis membenarkan kesimpulan bahwa negara harus mengurangi program sosial berskala besar dan menyerahkan lebih banyak keputusan ekonomi kepada pasar. Persoalannya adalah bagaimana negara menggunakan sumber dayanya, untuk kepentingan siapa, dan siapa yang mengawasinya,” ujar Ridha dalam keterangannya, dikutip Selasa (29/9/2026).
Ridha menanggapi evaluasi satu tahun Tujuh Desakan Darurat Ekonomi oleh Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). Diketahui, AEI kembali mengevaluasi perkembangan kebijakan ekonomi nasional. Evaluasi tersebut menunjukkan sejumlah persoalan yang dinilai masih memerlukan perhatian, mulai dari alokasi anggaran, independensi kelembagaan, dominasi negara dalam perekonomian, hingga perlindungan sosial dan tata kelola sumber daya alam.
Baca Juga: Pemuda Muslimin: MBG Bentuk Pertahanan Ekonomi Rakyat
Menurut Ridha, mengelompokkan Mkaan Bergizi Gratis ( MBG ), hilirisasi, subsidi energi, Sekolah Rakyat , Koperasi Desa, dan Danantara sebagai “program populis” yang harus dikurangi secara signifikan justru menutup perbedaan penting di antara program tersebut. Masing-masing memiliki tujuan, cara kerja, penerima manfaat, dan risiko yang berbeda.
Ridha yang meraih gelar PhD dalam Ilmu Politik dari Northwestern University ini mengatakan, besarnya anggaran adalah alasan untuk menuntut pertanggungjawaban yang ketat. Namun, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa anggaran itu salah alokasi.
Krisis ekonomi sering kali menjadi topik hangat yang memicu debat dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini melibatkan banyak aspek, termasuk peran negara dalam pengelolaan ekonomi. Muhammad Ridha, seorang pakar yang berfokus pada kebijakan publik, menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan tantangan yang ada, negara harus lebih proaktif dalam menjalankan fungsinya.
Diskusi mengenai peran negara dalam perekonomian semakin mendalam, terutama ketika menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Menurut Ridha, adanya pengawasan yang lemah dan konflik kepentingan menjadi isu yang mendasar. Apabila hal ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa mengarah pada kemunduran di berbagai sektor.
Mengapa Pengawasan Negara Penting dalam Perekonomian?
Pengawasan yang efektif dari pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kestabilan ekonomi. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih tinggi, mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak adil. Pada gilirannya, hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu.
Pentingnya pengawasan tidak hanya terletak pada pemantauan alokasi anggaran, tetapi juga pada implementasi kebijakan yang ada. Ridha menegaskan bahwa setiap program yang dicanangkan harus berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks ini, dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting untuk memahami apa yang dibutuhkan.
Salah satu contoh yang mencolok adalah program subsidi yang sering kali menjadi objek kritik. Penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pemborosan anggaran. Oleh sebab itu, evaluasi secara berkala terhadap program-program tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.
Apakah Peran Negara dalam Program Sosial Memadai?
Dalam pandangan Ridha, peran negara dalam mendorong program sosial tidak bisa dianggap sebelah mata. Ia berargumen bahwa program-program seperti Makan Bergizi Gratis, subsidi energi, dan Koperasi Desa memiliki perannya masing-masing dalam membantu masyarakat. Namun, seringkali program ini dipandang sebagai beban anggaran oleh sebagian pihak.
Mereduksi program-program sosial dengan alasan efisiensi bisa berdampak buruk. Ridha menekankan bahwa setiap program memiliki tujuan dan masyarakat yang berbeda. Seharusnya, evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja dan manfaat yang diterima masyarakat, bukan sekadar pada angka alokasi anggaran saja.
Perkembangan ekonomi yang inklusif harus menjadi fokus utama kebijakan pemerintah. Dengan memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap program sosial, tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama akan lebih mudah tercapai. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi negara dalam mengawal agenda sosial-ekonomi.
Pentingnya Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat
Salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas program-program sosial adalah dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan yang partisipatif, masyarakat dapat diperdayakan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Dalam kasus ini, transparansi menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan.
Melalui kolaborasi, masyarakat bisa memberikan masukan yang berharga mengenai kebijakan yang akan diterapkan. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan dan keikutsertaan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka.
Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan di lapangan dapat memperkaya pembuatan kebijakan. Ridha mengingatkan bahwa keputusan yang didasarkan pada data dan analisis mendalam akan jauh lebih efektif. Hal ini dapat meminimalkan risiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan sumber daya.