loading…
Konferensi pers mengenai hasil Muktamar ke-35 NU di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah penetapan mandat untuk menyusun peta jalan (roadmap) NU 2026–2050. Dokumen ini dirancang sebagai panduan visi besar kepemimpinan organisasi dalam jangka panjang, mengingat NU kini telah memasuki abad kedua perjuangannya dengan tantangan yang jauh berbeda dari era sebelumnya.
“Karena ini masuk abad kedua dengan tantangan yang berbeda. Ada soal Gen Z, ada soal abad digital, ada soal perkembangan geopolitik, dan lain-lain. Karena itu, organisasi NU juga perlu untuk bertransformasi dan melakukan konsolidasi,” kata Ketua Komisi Program, Alissa Wahid dalam Konferensi Pers Hasil-Hasil Muktamar di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Baca juga: Membaca Muktamar NU dari Perspektif Neuropolitik: Antara Trust dan Obedience.
Alissa menegaskan, peta jalan tersebut bukan sekadar dokumen seremonial. Ia menjadi acuan pokok bagi mandataris muktamar dan kepengurusan PBNU masa bakti 2026–2031 serta berkelanjutan.
Seluruh program dan kebijakan yang dijalankan rais aam dan ketua umum terpilih nantinya harus berpedoman pada haluan ini. Alissa juga mengingatkan bahwa pencapaian terhadap peta jalan tersebut akan menjadi bahan pertanggungjawaban pengurus dalam setiap forum evaluasi, baik melalui musyawarah nasional (munas), konferensi besar (konbes), maupun Muktamar ke-36 NU pada 2031 mendatang.
Alissa merinci, peta jalan NU 2026–2050 difokuskan pada dua ranah besar yakni penguatan internal organisasi dan penguatan khidmah (pengabdian) kepada masyarakat. Dari sisi internal, transformasi dan konsolidasi jam’iyyah menjadi prioritas utama agar NU mampu merespons dinamika generasi muda, lompatan teknologi digital, serta perubahan lanskap geopolitik global.
Sementara dari sisi khidmah, terdapat empat pilar utama yang menjadi perhatian. Keempatnya meliputi penguatan pesantren dan paham Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi warga NU, pengembangan keunggulan sumber daya manusia (SDM) warga NU, serta pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
Transformasi Organisasi dan Tantangan Abad Ke-21
Dalam menghadapi tantangan abad ke-21, Nahdlatul Ulama (NU) perlu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan dinamis. Ini termasuk memahami dan merangkul generasi muda serta perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Ketua Komisi Program, Alissa Wahid, menyoroti tantangan baru yang dihadapi organisasi ini. Hal ini mencakup perhatian terhadap pengaruh media sosial dan bagaimana cara menyampaikan pesan yang relevan bagi generasi muda.
Transformasi yang diperlukan tidak hanya sekadar di bidang teknologi, tetapi juga dalam cara berpikir dan berinteraksi dengan anggota. Dengan merangkul pendekatan baru, NU diharapkan bisa lebih dekat dengan anggotanya, terutama kalangan muda.
Penting untuk menyusun strategi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengatasi tantangan ini. Dengan pemikiran yang terbuka dan inovatif, NU dapat terus relevan dan berkontribusi secara signifikan dalam masyarakat.
Selain itu, perluasan jaringan dengan lembaga lain juga menjadi prioritas. Ini akan memungkinkan NU untuk menjalin kolaborasi yang lebih luas dan menciptakan dampak yang lebih besar di tengah masyarakat.
Pilar Utama dalam Peta Jalan NU 2026–2050
Dokumen peta jalan NU 2026–2050 mencakup empat pilar utama yang menjadi fokus utama organisasi. Pertama adalah penguatan pesantren dan paham Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), yang menjadi basis ajaran NU.
Kedua, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi warga NU menjadi prioritas agar anggota mampu hidup sejahtera dan mandiri. Hal ini mencakup program-program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan keterampilan.
Ketiga adalah pengembangan keunggulan sumber daya manusia (SDM) warga NU. Ini meliputi pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital.
Terakhir, pelestarian lingkungan menjadi aspek penting lainnya dalam roadmap ini. Dalam merespons isu perubahan iklim, NU diharapkan bisa berperan aktif dalam kampanye dan program pelestarian lingkungan.
Dengan menekankan empat pilar ini, NU diharapkan bisa menciptakan dampak positif yang lebih luas di masyarakat dan menjadikan organisasi sebagai agen perubahan.
Evaluasi dan Pertanggungjawaban dalam Muktamar NU
Pencapaian peta jalan NU akan menjadi fokus utama dalam setiap forum evaluasi ke depan. Dalam konteks ini, Muktamar Ke-36 yang dijadwalkan pada 2031 akan menjadi momen penting untuk menilai kemajuan yang telah dicapai.
Proses evaluasi ini akan melibatkan berbagai level kepengurusan, mulai dari yang paling atas hingga ke tingkat bawah. Dengan begitu, semua pihak merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi bersama.
Alissa Wahid menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program yang dihasilkan dari peta jalan. Setiap pengurus diharapkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel.
Melalui forum-forum ini, NU tidak hanya bisa mengukur kemajuan yang dicapai, tetapi juga bisa terkoneksi dengan anggota secara langsung. Ini merupakan kesempatan untuk mendengar aspirasi dari bawah yang sangat penting untuk kemajuan bersama.
Dengan lidah publik yang semakin kritis, NU perlu menunjukkan bahwa organisasi ini bukan hanya responsif, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai program dan inisiatif untuk masyarakat.
